Transformasi Politik: Ketika Partai Bergabung dalam Koalisi

Jakarta – Konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin terlihat jelas, dengan hampir semua partai besar, termasuk Partai Gerindra dan Partai Golkar, bergabung dalam koalisi pemerintah. Keberadaan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kini praktis menipis, menimbulkan pertanyaan mengenai kesehatan demokrasi di tanah air.

Keberadaan partai politik sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi seharusnya menciptakan ruang bagi kompetisi dan representasi yang sehat. Namun, menurut peneliti senior dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, kondisi politik saat ini menunjukkan bahwa elite politik lebih memilih berbagi kekuasaan ketimbang bersaing. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol dan representasi dalam sistem pemerintahan.

Rully Akbar menjelaskan bahwa dominasi koalisi pemerintahan dapat menciptakan stabilitas jangka pendek, namun hal ini berisiko menurunkan kualitas demokrasi. Stabilitas yang diciptakan cenderung bersifat semu, karena kritik dan perlawanan terhadap pemerintah tidak hilang, melainkan berpindah ke luar sistem formal. Dalam konteks ini, Rully mengingatkan bahwa demokrasi yang terlalu terkonsolidasi dapat menimbulkan stagnasi, di mana akuntabilitas menjadi hilang dalam proses pengambilan keputusan.

Rully menegaskan pentingnya peran oposisi dalam sistem demokrasi, bukan sekadar sebagai formalitas politik. Oposisi yang kuat diperlukan untuk menjaga mekanisme checks and balances agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa adanya oposisi yang efektif di parlemen, proses pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah akan terganggu, dan demokrasi pun menjadi kurang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi politik merupakan elemen yang sangat diperlukan dalam menjaga dinamika demokrasi.

Melihat situasi ini, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mempertanyakan arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Apakah dominasi koalisi yang ada saat ini mampu menjamin akuntabilitas dan partisipasi publik? Atau justru akan memunculkan ketidakpuasan yang bisa berdampak pada stabilitas politik di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diperhatikan untuk menjaga kestabilan dan kesehatan demokrasi yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.