Persiapan Pemilihan Anggota Majelis Nasional 2026 Ditekankan di Semua Tingkat

Nalar Media - Mulai sekarang hingga hari pemilihan pada 15 Maret 2026, prioritas tertinggi adalah melanjutkan peninjauan menyeluruh, manajemen yang ketat, penanganan tepat waktu terhadap situasi yang muncul, dan menjaga disiplin di seluruh sistem. Ketika setiap tahapan dipersiapkan dengan cermat dan setiap pejabat menjunjung tinggi tanggung jawabnya, hasil pemilihan akan secara jujur ​​mencerminkan kehendak dan aspirasi para pemilih di seluruh negeri.

Tetapkan tanggung jawab secara spesifik, tetapkan orang, tugas, dan tenggat waktu dengan jelas.

Dengan hanya beberapa hari tersisa hingga pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 dan perwakilan Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026-2031, bagaimana Anda menilai kemajuan dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemilihan di tingkat pusat dan daerah hingga saat ini?

Tetapi Selama periode terakhir, persiapan pemilihan telah dilaksanakan secara komprehensif, teliti, sistematis, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses pelaksanaan berada di bawah arahan terpusat dan terpadu dari Komite Sentral dan koordinasi erat antar lembaga dalam sistem politik.

Di tingkat pusat, Dewan Pemilihan Nasional telah menyelesaikan penerbitan seluruh 27 dokumen yang diamanatkan secara hukum, menciptakan kerangka hukum yang lengkap untuk semua tahapan proses pemilihan. Selain itu, Dewan Pemilihan Nasional telah menerbitkan 14 resolusi dan dokumen panduan, serta 34 dokumen yang memberikan panduan profesional kepada daerah. Dokumen-dokumen ini berfokus pada isu-isu spesifik di tingkat akar rumput seperti konsultasi, pendaftaran pemilih, sosialisasi pemilih, memastikan keamanan dan ketertiban, serta penerapan teknologi informasi, sehingga memastikan keseragaman di seluruh sistem dan meminimalkan kesalahan sekecil apa pun.

Dewan Pemilu Nasional juga memberikan saran terkait penerbitan Kesimpulan No. 03-KL/TW dari Politbiro dan Sekretariat tentang kelanjutan pelaksanaan Arahan No. 46-CT/TW, yang menegaskan kembali perlunya memperkuat kepemimpinan Partai atas pemilu dalam konteks banyak aspek baru terkait struktur organisasi dan metode manajemen. Hal ini bukan hanya penekanan politik tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi komite Partai dan pemerintah daerah untuk mengkonkretkan tanggung jawab, menetapkan tanggung jawab, tugas, dan tenggat waktu secara jelas.

Daftar resmi 864 kandidat untuk Majelis Nasional ke-16 diumumkan lebih awal dari jadwal, untuk memastikan struktur, komposisi, dan jumlah kandidat sesuai dengan yang dipersyaratkan. Proses konsultasi, nominasi, dan verifikasi berkas dilakukan secara serius, terbuka, dan transparan, melalui beberapa putaran peninjauan dan konsultasi dengan pemilih di tempat tinggal dan tempat kerja mereka. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kualitas wakil rakyat sejak awal.

Di tingkat lokal, komite pemilihan tingkat provinsi dan komune dibentuk dalam jangka waktu yang ditentukan secara hukum. Daftar lebih dari 73 juta pemilih dipublikasikan di 72.195 tempat pemungutan suara di seluruh negeri. Proses pendaftaran pemilih melibatkan beberapa putaran verifikasi, pencocokan silang dengan basis data penduduk nasional untuk meminimalkan kesalahan. Di setiap tempat pemungutan suara, persiapan untuk kotak suara, ruang pemungutan suara, rencana keamanan, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan rencana darurat untuk situasi yang tidak terduga semuanya direncanakan dengan cermat. Dapat dikatakan bahwa persiapan tersebut melampaui arahan umum, menjangkau setiap area perumahan, setiap lingkungan, dan setiap desa.

Pada titik ini, dapat dipastikan bahwa kondisi dasar untuk hari pemilihan telah dipersiapkan secara relatif lengkap dan sistematis. Namun, periode dari sekarang hingga 15 Maret 2026 merupakan tahap krusial, yang membutuhkan peninjauan menyeluruh dan kewaspadaan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap suara pemilih diberikan dalam kondisi yang menguntungkan, aman, dan sesuai hukum.

Apa saja beberapa fitur baru yang menonjol dalam pemilihan ini, Pak?

Tetapi Pemilu kali ini memiliki beberapa ciri baru yang penting, tidak hanya dari segi organisasi tetapi juga dalam konteks operasional sistem politik.

Pertama, ini adalah pertama kalinya kita menyelenggarakan pemilihan umum dalam kondisi penerapan model pemerintahan lokal dua tingkat setelah reorganisasi unit administrasi. Lingkup pengelolaan setiap unit administrasi lebih luas, populasinya lebih besar, dan persyaratan kapasitas administrasi juga lebih tinggi. Hal ini secara langsung berdampak pada penentuan struktur, alokasi jumlah perwakilan, dan penyelenggaraan konferensi konsultatif. Sebelumnya, kontak dengan pemilih atau diskusi tentang biografi kandidat berlangsung di ruang terbatas; sekarang, perlu dipastikan bahwa kandidat memiliki kesempatan untuk menjangkau semua kelompok populasi di wilayah geografis yang lebih luas. Ini adalah perubahan signifikan yang membutuhkan persiapan yang sangat matang.

Kedua, transformasi digital telah menjadi metode tata kelola yang meluas. Menghubungkan dan mencocokkan daftar pemilih dengan basis data penduduk nasional dan menerapkan platform seperti VNeID membantu meningkatkan akurasi dan mengurangi duplikasi atau kesalahan informasi. Namun, kita jelas memahami bahwa teknologi hanyalah alat pendukung. Intinya tetap pada tanggung jawab masyarakat dalam meninjau, memeriksa, dan bertanggung jawab atas setiap tahapan dan tugas. Oleh karena itu, seiring dengan implementasi sistem digital, pelatihan dan bimbingan profesional bagi pejabat tingkat akar rumput diberikan perhatian khusus.

Ketiga, proses pemilihan telah dipersingkat dibandingkan periode sebelumnya. Pemendekan ini tidak mengurangi ketelitian setiap langkah, tetapi justru memaksa lembaga-lembaga terkait untuk berkoordinasi lebih lancar, menangani pekerjaan secara lebih ilmiah, dan menghindari tumpang tindih. Setiap langkah dapat dibayangkan sebagai mata rantai dalam rangkaian proses; jika satu mata rantai lambat atau tidak akurat, hal itu akan memengaruhi kemajuan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tuntutan yang lebih tinggi untuk disiplin dan tanggung jawab dibebankan pada proses tersebut.

Keempat, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen tetap, yang diproyeksikan sebanyak 145 di tingkat pusat dan 55 di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan orientasi untuk lebih meningkatkan kualitas kerja parlemen. Anggota parlemen tetap akan memiliki kesempatan untuk mendedikasikan waktu penuh mereka untuk kegiatan parlemen, memantau berbagai bidang secara cermat, sehingga meningkatkan profesionalisme dalam pekerjaan parlemen. Ini bukan sekadar perubahan formal, tetapi terkait dengan kebutuhan untuk menyempurnakan supremasi hukum dan meningkatkan efektivitas tata kelola nasional pada tahap baru pembangunan negara.

Dalam pidatonya di Konferensi Nasional tentang Kerja Pemilu pada tanggal 26 Februari, Ketua Majelis Nasional dan Ketua Dewan Pemilu Nasional Tran Thanh Man secara khusus meminta agar instansi dan daerah, terutama di tingkat akar rumput, sama sekali tidak boleh lengah dan harus mempersiapkan setiap tahapan dengan cermat, serta memantau wilayah masing-masing secara ketat. Mengingat banyaknya aspek baru dalam pemilu seperti yang disebutkan di atas, kehati-hatian mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa semua tahapan terorganisir dengan baik, berjalan stabil, dan berkontribusi pada keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Keberhasilan pemilu ini memperkuat kepercayaan rakyat terhadap Partai dan Negara.

Seluruh sistem politik sangat terfokus pada tahap akhir, yang akan menentukan keberhasilan pemilihan. Jadi, apa saja tugas-tugas utama dari sekarang hingga hari pemilihan, Pak?

- Periode dari sekarang hingga pemilihan pada 15 Maret 2026 merupakan tahap akhir yang krusial, yang menentukan keberhasilan pemilihan. Semangat umum telah ditekankan dengan jelas dalam Kesimpulan No. 03-KL/TW dari Politbiro dan Sekretariat, serta Konferensi Nasional tentang Kerja Pemilu pada 26 Februari. Yaitu, untuk terus memperkuat kepemimpinan komprehensif Partai, menghindari rasa puas diri dan kelalaian, serta mengendalikan secara ketat setiap tahap, setiap tugas, dan setiap daerah.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kelompok tugas utama untuk seluruh sistem politik, terutama di tingkat akar rumput.

Pertama, tingkat pengelolaan data tertinggi dan jaminan hak warga negara untuk memilih harus dicapai. Daftar pemilih telah dipublikasikan, tetapi harus terus ditinjau dan diperbarui untuk mencerminkan perubahan populasi hingga hari pemilihan. Persyaratannya adalah akurasi, kelengkapan, memastikan tidak ada individu yang memenuhi syarat yang terlewatkan, dan mencegah adanya perbedaan. Ini bukan hanya persyaratan teknis, tetapi jaminan pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Bersamaan dengan itu, persiapan yang memadai harus dilakukan untuk memastikan bahwa daerah-daerah khusus – pulau-pulau, daerah terpencil, dan angkatan bersenjata – dapat melakukan pemungutan suara dengan lancar dan sah.

Kedua, sangat penting untuk menyelenggarakan pertemuan sosialisasi pemilih yang efektif. Menurut peraturan, setiap kandidat Majelis Nasional harus mengadakan minimal 12 pertemuan sosialisasi pemilih. Mengingat reorganisasi unit administrasi dan cakupan geografis yang lebih luas, persyaratannya adalah mengalokasikan pertemuan-pertemuan ini dengan tepat, memastikan bahwa pemilih benar-benar mendengar, mendiskusikan, dan memantau program aksi para kandidat. Pertemuan-pertemuan ini tidak boleh hanya bersifat seremonial. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat pemahaman, konsensus, dan akuntabilitas antara kandidat dan pemilih.

Ketiga, teruslah mempertahankan pemahaman yang kuat tentang wilayah setempat dan berkoordinasi erat antar berbagai pihak untuk memastikan keamanan dan keselamatan yang komprehensif. Pemerintah daerah perlu meninjau kembali semua rencana untuk memastikan keamanan dan ketertiban, pencegahan dan pengendalian kebakaran, layanan kesehatan, dan komunikasi; pada saat yang sama, perkuat koordinasi antar lembaga, pertahankan kesiapan siaga, pantau situasi secara proaktif di internet, dan segera tangani informasi palsu atau yang menyimpang, untuk memastikan lingkungan yang stabil dan transparan bagi pemilihan umum.

Keempat, standarisasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Hari pemilihan harus dilaksanakan dengan serius dan sesuai hukum, mulai dari upacara pembukaan, membimbing pemilih melalui proses pemungutan suara, menyegel kotak suara, hingga menghitung suara dan menyusun risalah. Setiap petugas pemilihan perlu terus menerima pelatihan menyeluruh dan bimbingan langsung untuk memastikan prosedur yang benar diikuti dan tidak terjadi kesalahan, sekecil apa pun. Penyusunan, pelaporan, dan pengumuman hasil harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum, untuk memastikan transparansi dan keterbukaan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mematuhi arahan Politbiro: pekerjaan pemilihan harus dikaitkan dengan tugas-tugas pembangunan sosial-ekonomi dan menjaga pertahanan dan keamanan nasional; penyelenggaraan pemilihan tidak boleh mengganggu produksi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi sebaliknya, perlu menciptakan suasana stabilitas dan kepercayaan sehingga hari pemilihan benar-benar menjadi kegiatan politik yang demokratis dan bertanggung jawab bagi seluruh warga negara.

Singkatnya, mulai sekarang hingga 15 Maret 2026, prioritas tertinggi adalah peninjauan menyeluruh, manajemen yang ketat, penanganan tepat waktu terhadap situasi yang muncul, dan menjaga disiplin di seluruh sistem. Ketika setiap tahapan dipersiapkan dengan cermat dan setiap petugas menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi, hasil pemilihan akan secara jujur ​​mencerminkan kehendak dan aspirasi para pemilih di seluruh negeri.

Mengingat pencapaian dalam proses implementasi dan tugas-tugas utama yang menjadi fokus seluruh sistem politik, apa harapan Anda terhadap hasil pemilu?

- Berdasarkan hasil yang telah dicapai sejauh ini dan fokus yang tinggi dari seluruh sistem politik, saya yakin bahwa pemilihan akan berhasil diselenggarakan. Secara khusus, saya memiliki harapan tinggi terhadap kualitas perwakilan Majelis Nasional dan Dewan Rakyat untuk periode berikutnya. Memastikan struktur yang wajar, meningkatkan proporsi perwakilan penuh waktu, dan menerapkan proses nominasi dan verifikasi yang ketat akan berkontribusi pada pembentukan Majelis Nasional dan Dewan Rakyat di semua tingkatan dengan kapasitas, integritas, dan tanggung jawab yang memadai untuk secara efektif menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan pengambilan keputusan mereka atas isu-isu nasional dan lokal yang penting di periode baru. Keberhasilan tidak hanya terletak pada partisipasi pemilih di seluruh negeri dan pelaksanaan hak-hak demokrasi mereka, tetapi juga pada efektivitas operasional badan-badan terpilih setelahnya.

Saya percaya bahwa pemilihan ini akan semakin memperkuat kepercayaan rakyat terhadap Partai dan Negara. Kepercayaan ini tidak berasal dari slogan, tetapi dari cara konkret penyelenggaraannya: pengungkapan daftar pemilih secara publik, menciptakan kesempatan bagi pemilih untuk berinteraksi dan berdialog dengan kandidat, dan segera menanggapi saran dan masukan. Ketika rakyat benar-benar merasa bahwa hak mereka untuk mengatur diri sendiri dihormati dan dijamin, itulah nilai paling mendalam dari pemilihan demokratis.