Rusia Soroti Ancaman Board of Peace Terhadap Peran DK PBB

Nalar Media - Ringkasan Berita:

Selama ini, DK PBB telah menjadi titik tumpu utama dalam upaya perdamaian kolektif internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Namun, kehadiran Board of Peace dinilai memicu ketidakpastian mengenai koordinasi antarlembaga internasional tersebut.

Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian dalam kaitannya dengan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

TRIBUNBANYUMAS.COM, MOSKWA – Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan legalitas dan mekanisme kerja Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Moskwa menilai lembaga baru tersebut dirancang untuk menggantikan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai pemegang mandat perdamaian dunia.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Kirill Logvinov, menyoroti piagam pembentukan Board of Peace yang secara eksplisit memposisikan diri sebagai struktur internasional baru.

Lembaga ini diklaim hadir untuk mengisi celah mekanisme lama yang dianggap tidak efektif.

"Piagam Board of Peace mendefinisikan dirinya sebagai struktur internasional baru yang dirancang untuk menggantikan mekanisme yang dinilai terlalu sering terbukti tidak efektif," ujar Logvinov kepada kantor berita TASS, Kamis (26/2/2026).

Ketidaksinkronan Mandat dan Dominasi AS

Kritik Rusia juga menyasar ketidaksinkronan antara janji kampanye Trump dengan mandat resmi lembaga tersebut.

Meskipun Trump pertama kali mengusulkan badan ini pada September 2025 sebagai solusi mengakhiri perang di Gaza, dokumen resmi Board of Peace justru sama sekali tidak mencantumkan poin mengenai konflik Gaza.

Ketegangan makin meruncing karena dari lima anggota tetap DK PBB, hanya Amerika Serikat yang bergabung dalam dewan tersebut.

Rusia, China, Inggris, dan Prancis tetap berada di luar struktur. Kejanggalan lain yang disoroti adalah absennya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pertemuan-pertemuan penting dewan ini.

"Jelas pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Board of Peace akan berdampingan dengan PBB, yang merupakan satu-satunya badan yang diakui secara universal untuk menjaga keamanan internasional," tegas Logvinov.

Dalam struktur Board of Peace, Donald Trump menjabat sebagai ketua dengan kewenangan yang sangat luas.

Trump memiliki hak veto terhadap keputusan strategis hingga wewenang untuk memecat anggota dewan.