Wacana Penghapusan Pilkada Langsung Diprediksi Picu Protes Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD yang digulirkan koalisi pemerintah Presiden Prabowo Subianto berpotensi menuai penolakan dari masyarakat.

Arya menilai dukungan masyarakat terhadap sistem pemilihan secara langsung masih tinggi. Menurutnya, jika melihat tren sebelumnya, publik cenderung mendukung kebijakan yang bersifat demokratis.

"Saya kira ini akan menjadi ujian dan pertaruhan terhadap stabilitas politik nasional kita, karena bagaimana pun saya meyakini bahwa dukungan masyarakat terhadap pilih kandang langsung masih cukup tinggi," kata Arya dilaporkan jurnalis KompasTV, Claudia Carla, Rabu (7/1/2026).

Lebih lanjut, Arya mengatakan, jika berkaca dari penolakan revisi UU KPK dan demonstrasi pada Agustus lalu, kebijakan meniadakan pilkada langsung disebutnya berpotensi menimbulkan instabilitas politik.

"Saya kira itu akan menciptakan instabilitas politik baru, dan responsnya bisa macam-macam protes demonstrasi atau penolakan," kata Arya.

"Untuk itu, saya kira pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terkait gagasan untuk mengembalikan (pemilihan) via DPRD."

Arya menilai alasan mahalnya biaya politik yang dikemukakan pendukung wacana peniadaan pilkada langsung tidak tepat. Mahalnya biaya politik, kata Arya, disebabkan oleh mekanisme pencalonan dan kampanye dari partai.

Menurut Arya, terdapat tiga hal yang membuat biaya pencalonan kepala daerah mahal, yakni praktik politik uang, pencalonan dari partai politik yang memerlukan biaya dari kandidat, hingga biaya mobilisasi kampanye selama pemilu.

"Kalau dalam pemilu langsung, biaya yang dikeluarkan itu kan biaya cetak surat suara, biaya penyelenggara pemilu, biaya KPPS. Itu biaya-biaya yang memang sudah wajib dikeluarkan bagi negara yang demokratis," katanya.

"Sementara biaya yang jauh lebih besar daripada itu adalah biaya tadi itu, biaya kandidasi kepada partai, biaya vote buying, money politic, dan biaya kampanye."