Uji Nalar Teknis Proyek PSEL di Makassar di Tengah Tantangan Sistemik

Pemerintah Kota Makassar berupaya mengoptimalkan aset lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya efisiensi penggunaan kekayaan daerah. Namun, dari perspektif teknis dan lingkungan, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa lahan tersebut mampu mendukung teknologi PSEL tanpa mengorbankan keselamatan publik dan efisiensi anggaran.

Realitas Lahan

Membangun infrastruktur energi di atas lahan TPA aktif bukanlah hal yang sederhana. Lahan Tamangapa, meskipun secara administratif merupakan aset pemkot, saat ini terkubur di bawah timbunan sampah yang memerlukan proses landfill mining dan stabilisasi tanah, yang biayanya sangat tinggi untuk mencapai daya dukung yang diperlukan bagi turbin berat.

Di sisi lain, lahan di koridor Ir. Sutami yang telah dibebaskan oleh pengembang merupakan lahan matang siap bangun dengan karakteristik tanah industri yang stabil, memberikan jaminan terhadap jadwal proyek yang lebih terukur.

Kelumpuhan Darat

Dari segi logistik, volume sampah yang mencapai 1.000 ton per hari dengan densitas 0,65 ton/m³ akan memaksa armada pemkot untuk melakukan 256 ritase truk sampah setiap harinya. Beban ini akan meningkat selama fase konstruksi, di mana pematangan lahan seluas 4 hektar dengan tinggi rata-rata 5 meter untuk menghindari banjir memerlukan 200.000 m³ tanah uruk.

Dengan kapasitas truk 6 m³, tambahan 33.333 ritase truk tanah akan diperlukan. Jika proses ini dilakukan dalam satu tahun kerja yang setara dengan 300 hari, maka Jl. Tamangapa Raya akan dibebani tambahan 111 ritase truk tanah per hari. Totalnya, akan ada 367 ritase truk berat yang melintasi jalan provinsi yang sempit, berisiko menciptakan kemacetan permanen serta kerusakan infrastruktur jalan.

Di koridor industri Sutami, tantangan logistik ini hampir nol karena jalan yang sudah dirancang untuk beban berat dan akses tol yang lebih lancar.

Dilema Jalur Langit

Hambatan lain yang signifikan di Tamangapa adalah regulasi penerbangan. Lokasi ini berada di bawah lintasan pendaratan pesawat menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, yang membatasi tinggi bangunan. PSEL modern umumnya memerlukan cerobong asap setinggi 60-80 meter untuk emisi yang aman, namun otoritas bandara mungkin hanya mengizinkan cerobong dengan tinggi di bawah 40 meter.

Jika cerobong dipaksa rendah, hal ini dapat berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitar, mengingat paparan polutan berbahaya yang dapat meningkat. Selain itu, risiko Bird Strike Hazard akibat aktivitas konstruksi juga menjadi perhatian, mengingat banyaknya burung yang dapat tertarik oleh sumber makanan baru yang terungkap selama proses pembangunan.

Efisiensi Utilitas

PSEL merupakan pabrik energi yang memerlukan banyak air. Di koridor Ir. Sutami, ketersediaan air baku dari Sungai Tallo sangat melimpah, sementara di Tamangapa, kelangkaan air dapat mengganggu operasional dan menimbulkan konflik dengan kebutuhan warga setempat. Selain itu, biaya interkoneksi listrik juga menjadi lebih tinggi di Tamangapa dibandingkan dengan Sutami, yang akan menambah beban investasi tanpa memberikan nilai tambah teknis.

Memilih Efisiensi yang Sebenarnya

Pemilihan lokasi yang tepat untuk proyek PSEL seharusnya lebih berfokus pada efisiensi dan risiko sistemik terendah. Mempertahankan lokasi di Ir. Sutami bukan hanya soal memanfaatkan aset daerah, tetapi juga tentang menjaga infrastruktur jalan provinsi dan memastikan keselamatan penerbangan serta warga. Penting untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada data dan analisis yang jujur, demi warisan infrastruktur yang sehat dan aman untuk generasi mendatang.