Rusia Pertanyakan Validitas Board of Peace dalam Struktur Internasional

Nalar Media - MOSKWA, KOMPAS.com – Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace datau Dewan Perdamaian dalam kaitannya dengan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Board of Peace diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, 22 Januari.

Selama ini, DK PBB telah menjadi titik tumpu utama dalam upaya perdamaian kolektif internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Namun, kehadiran Board of Peace dinilai memicu ketidakpastian mengenai koordinasi antarlembaga internasional tersebut.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia Kirill Logvinov menyoroti piagam pembentukan Board of Peace yang memposisikan diri sebagai struktur internasional baru untuk menggantikan mekanisme lama.

"Piagam Board of Peace mendefinisikan dirinya sebagai struktur internasional baru yang dirancang untuk menggantikan mekanisme yang dinilai terlalu sering terbukti tidak efektif," ujar Logvinov kepada kantor berita negara, TASS, Kamis (26/2/2026).

Logvinov juga mencatat adanya ketidaksinkronan antara tujuan awal pembentukan badan ini dengan mandat resminya, sebagaimana dilansir Reuters.

Menurutnya, meskipun Trump pertama kali mengusulkan badan ini pada September 2025 sebagai bagian dari rencana mengakhiri perang di Gaza, mandat tertulis lembaga tersebut justru tidak menyebutkan soal Gaza sama sekali.

"Jelas bahwa pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Board of Peace akan berdampingan dengan PBB dan Dewan Keamanannya, yang merupakan satu-satunya badan yang diakui secara universal untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," tegas Logvinov.

Dominasi AS dan ketidakhadiran PBB

Kekhawatiran Moskwa semakin diperkuat dengan fakta bahwa AS menjadi satu-satunya anggota tetap DK PBB yang bergabung dalam dewan tersebut.

Empat anggota tetap lainnya yakni Rusia, China, Inggris, dan Perancis berada di luar Dewan Perdamaian.

Selain itu, Rusia mencermati bahwa hingga saat ini Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum pernah diundang dalam pertemuan-pertemuan yang digelar oleh Board of Peace.

Padahal, dalam piagamnya, badan tersebut mengeklaim akan menjalankan fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional.

Kewenangan luas Trump

Sebagai ketua, Trump memegang kendali yang sangat luas dan kuat di dalam Board of Peace.

Dia memiliki kewenangan untuk menggunakan hak veto terhadap keputusan tertentu hingga memecat anggota, meski tetap tunduk pada beberapa batasan.

Di sisi lain, PBB menegaskan bahwa tanggung jawab utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia tetap berada di tangan DK PBB.

Lembaga yang bermarkas di New York City ini mengadakan pertemuan pertamanya di London pada tahun 1946 dan tetap memegang mandat hukum internasional yang sah hingga saat ini.