Rusia Pertanyakan Keberadaan Dewan Perdamaian Trump di Tengah Peran PBB

Nalar Media - Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia menyoroti pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Moskow mempertanyakan bagaimana badan baru tersebut akan berjalan berdampingan dengan Dewan Keamanan PBB, yang selama ini menjadi pilar utama penjaga perdamaian dan keamanan internasional.

"Piagam Dewan Perdamaian mendefinisikan dirinya sebagai struktur internasional baru yang dirancang untuk menggantikan 'mekanisme yang terlalu sering terbukti tidak efektif'," kata Kirill Logvinov, Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Rusia, kepada kantor berita negara TASS, dikutip Kamis (26/2/2026).

Menurut Logvinov, mandat Dewan Perdamaian bahkan tidak secara eksplisit menyebut konflik Gaza. Ia menilai pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai posisi PBB di masa depan.

Pilihan Redaksi

Siaga Perang AS-Iran Jadi PD 3, China-Rusia Sudah 'Ikut Campur'

Perang Hampir Pecah, Ramai Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran

Iran-AS Mulai Lagi Perundingan Nuklir, Teheran Ajukan Tiga Syarat

"Jelas bahwa pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Dewan Perdamaian akan hidup berdampingan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanannya, yang merupakan satu-satunya badan yang diakui secara universal untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," ujarnya.

Rusia juga menyoroti belum dilibatkannya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pertemuan Dewan Perdamaian tersebut.

Trump pertama kali mengusulkan Dewan Perdamaian pada September lalu saat meluncurkan rencana untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Setelah itu, Trump menyebut mandat dewan akan diperluas untuk menangani konflik global lain, peran yang secara tradisional berada di bawah kewenangan PBB.

Dalam piagamnya, Dewan Perdamaian menyatakan akan menjalankan "fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional". Namun, Trump sebagai ketua dewan disebut memiliki kewenangan eksekutif yang luas, termasuk hak veto atas keputusan dan kewenangan memberhentikan anggota, meski dengan sejumlah pembatasan.

Amerika Serikat saat ini menjadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut. Sementara itu, empat anggota tetap lainnya, yakni Rusia, China, Inggris, dan Prancis, tidak terlibat.

Sebagai catatan, Dewan Keamanan PBB memiliki mandat utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini pertama kali bersidang pada 1946 di London, meskipun markas besar PBB berada di New York.

(luc/luc) Add as a preferred

source on Google [Gambas:Video CNBC]

Next Article Soal Gaza, Prabowo: Kami Optimis dengan Kepemimpinan Presiden Trump