Prabowo Sukses Seimbangkan Tiga Poros Kekuasaan di Tahun Pertama Kepemimpinannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut berhasil menyeimbangkan tiga poros besar kekuasaan selama satu tahun pemerintahannya, sebagaimana hasil riset lembaga Trias Politika Strategis (Triaspols) terhadap pemberitaan dari tiga media elektronik selama 20 Oktober 2024 sampai 30 September 2025.

Tiga poros besar kekuasaan tersebut adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Setahun setelah pelantikan, politik nasional tampak lebih terkonsolidasi. Prabowo berhasil menyeimbangkan tiga poros besar kekuasaan yang selama satu dekade terakhir membentuk lanskap politik Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025)

"Jokowi dengan jaringan kekuasaan yang masih kuat di pemerintahan dan publik, Megawati dengan pengaruh historis dan simbol ideologis yang tak bisa diabaikan, dan SBY dengan kapasitas rasional yang menjaga keseimbangan dalam wacana publik,” ujarnya melanjutkan.

Jaga Kedekatan dengan Jokowi

Berdasarkan hasil riset Trias Politika, Prabowo berupaya merawat kedekatan dengan Jokowi tanpa kehilangan jarak selama satu tahun pemerintahannya.

Pasalnya, hubungan Prabowo dan Jokowi yang baik sejak transisi pemerintahan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sempat diterpa isu “matahari kembar” pada awal tahun 2025.

"Akan tetapi kekhawatiran soal dua pusat kekuasaan cepat mereda, karena keduanya memilih menampilkan solidaritas simbolik di ruang publik,” ujar Agung Baskoro.

Setelah isu “matahari kembar” terlewati, Prabowo memberikan amnesti kepada tokoh-tokoh yang dulu berhadapan dengan Jokowi.

Menurut Agung, langkah itu memberikan isyarat bahwa Prabowo mulai mendefinisikan kekuasaannya sendiri.

"Di sisi lain, Jokowi secara terbuka menginstruksikan relawannya mendukung Prabowo-Gibran dua periode, menandai pergeseran hubungan dari kedekatan personal ke keseimbangan kepentingan politik,” kata Agung.

Hormati Megawati Tanpa Harus Tunduk

Sementara itu, dengan Megawati, Prabowo dinilai tetap menghormati tanpa harus tunduk.

Meskipun, diwarnai pasang surut, Prabowo dinilai tetap berusaha menghormati menjaga keseimbangan hubungan dengan Megawati.

Agung mencontohkan, hubungan Prabowo dan Megawati tampak kaku pada akhir 2024, karena kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Namun, pada awal 2025, Prabowo anggrek putih untuk ulang tahun Megawati. Tindakan tersebut dinilai sebagai gestur simbolik yang membuka kembali komunikasi keduanya.

Berdasarkan riset Trias Politika, hubungan Prabowo dan Megawati sempat kembali bergejolak Februari April 2025, lantaran kasus Hasto berlanjut.