New START Berakhir, Rusia Tegaskan Akan Bertindak Bertanggung Jawab dan Tetap Buka Dialog dengan AS

Moskow -

Rusia berjanji untuk bertindak secara bertanggung jawab setelah perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat (AS) berakhir pada 5 Februari. Moskow menegaskan mereka "tidak lagi terikat" dengan perjanjian tersebut.

Perjanjian nuklir New START berakhir pada Kamis (5/2) waktu setempat, yang secara resmi membebaskan Moskow dan Washington dari sejumlah pembatasan untuk persenjataan nuklir mereka. Para aktivis telah memperingatkan bahwa membiarkan perjanjian itu berakhir dapat memicu perlombaan senjata nuklir baru.

Kremlin dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan kantor berita TASS, Kamis (5/2/2026), mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin menjanjikan Rusia akan bertindak "secara bertanggung jawab" setelah perjanjian nuklir dengan AS itu berakhir.

"Vladimir Putin menekankan bahwa dalam situasi ini, kami akan bertindak secara terukur dan bertanggung jawab, berdasarkan analisis menyeluruh terhadap situasi keamanan secara keseluruhan," kata penasihat Kremlin Yury Ushakov.

Pernyataan itu, sebut Ushakov, disampaikan Putin dalam percakapan telepon dengan Presiden China Xi Jinping pada Rabu (4/2) waktu setempat.

Perjanjian New START membatasi jumlah rudal balistik antarbenua (ICBM) dan rudal-rudal lainnya, serta hulu ledak nuklir, untuk Rusia dan AS. Perjanjian itu ditandatangani pada tahun 2010 lalu oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan Presiden AS Barack Obama yang menjabat pada saat itu.

Rusia telah menawarkan perpanjangan satu tahun untuk perjanjian tersebut pada September tahun lalu. Presiden AS Donald Trump mengatakan tahun lalu bahwa tawaran itu "terdengar seperti ide yang bagus". Namun sejauh ini, Kremlin tidak pernah menerima jawaban resmi dari AS.

Ushakov, dalam pernyataan kepada wartawan, menegaskan bahwa Moskow tetap "terbuka untuk mencari cara untuk berdialog dan memastikan stabilitas strategis" dengan Washington.

"Kami berasumsi bahwa para pihak dalam perjanjian New START tidak lagi terikat oleh kewajiban atau deklarasi simetris apa pun dalam kontreks perjanjian tersebut, termasuk ketentuan intinya, dan pada prinsipnya bebas untuk memilih langkah selanjutnya," sebut Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya.

"Dalam hal ini, Federasi Rusia berniat untuk bertindak secara bertanggung jawab dan dengan cara yang seimbang, mengembangkan kebijakannya di bidang persenjataan ofensif strategis berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kebijakan militer AS dan situasi keseluruhan di bidang strategis," imbuh pernyataan itu.

Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak Rusia dan AS "untuk segera kembali ke meja perundingan dan menyepakati kerangka kerja pengganti".

Dia menyebut berakhirnya perjanjian nuklir antara kedua negara, yang memiliki pasokan senjata nuklir terbesar di dunia, menjadi "momen genting bagi perdamaian dan keamanan internasional".

(nvc/idh)