Krisis Nalar Kemanusiaan dalam Konflik Iran-Israel: Tiga Tawaran untuk Refleksi

Dalam menghadapi konflik yang berkepanjangan antara Iran dan Israel, penting untuk mengedepankan nalar kemanusiaan. Sebagai langkah awal, ada tiga tawaran yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi krisis ini.

Kembalikan Agama ke Khittahnya: Pembela Kemanusiaan

Pertama, agama harus kembali kepada inti ajarannya sebagai pembela kemanusiaan. Mengingat pernyataan Bung Karno, “Agamaku agamamu, kemanusiaanku kemanusiaanmu”, sikap terhadap perang ini harus diukur dengan hukum humaniter internasional. Siapa pun yang membunuh warga sipil, tanpa memandang latar belakangnya, harus dianggap salah. Dalam konteks ini, baik Amerika Serikat yang memveto gencatan senjata di PBB, Iran yang melancarkan serangan yang membahayakan warga sipil, maupun Israel yang menduduki tanah Palestina, semuanya memiliki tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan gagasan Clifford Geertz tentang 'thick description', yaitu melihat fenomena tanpa lapisan primordial.

Peran Negara sebagai Wasit

Kedua, negara seharusnya berperan sebagai wasit, bukan sebagai pemain dalam konflik. Kementerian Agama, MUI, BNPT, dan Kominfo harus bersuara. Diperlukan fatwa sosiologis yang menegaskan bahwa menggunakan sentimen mazhab untuk menganalisis konflik geopolitik di ruang publik adalah haram. Jika hal tersebut dilanggar, izin siaran harus dicabut. Kebebasan berpendapat harus dibedakan dengan kebebasan yang membakar.

Merawat Civil Religion Indonesia

Ketiga, penting untuk merawat civil religion Indonesia. Robert Bellah menyebut civil religion sebagai nilai bersama yang mengikat warga negara melampaui sekat agama. Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi landasan bersama kita sebagai bangsa. Dalam konteks konflik Iran-Israel, posisi Indonesia harus jelas: aktif dalam perjuangan anti penjajahan dan membela kemanusiaan. Hal ini seharusnya menjadi rujukan bersama, bukan teks-teks keagamaan.

Pelajaran dari Konflik di Ambon dan Poso

Kita perlu belajar dari pengalaman kelam konflik Ambon dan Poso. Konflik tersebut tidak terjadi karena alasan agama, melainkan karena kemiskinan, perebutan tanah, politik lokal, dan provokator. Agama dan mazhab hanya berfungsi sebagai pemicu api yang sudah ada. Saat ini, tantangan “api” baru muncul dalam bentuk algoritma dan ketidakadilan global. Penting untuk tidak memperburuk keadaan dengan memperuncing perpecahan Sunni-Syiah. Cukup sudah pengalaman pahit di Ambon dan Poso; kita tidak ingin mewariskan konflik yang sama kepada generasi mendatang.