Kinerja Pemerintahan Prabowo Meningkat, Ekonomi dan Keamanan Dikenal Baik

RM.id Rakyat Merdeka - Kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dinilai semakin positif. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan kondisi ekonomi, politik, keamanan, hingga penegakan hukum mengalami perbaikan selama 17 bulan kepemimpinan Prabowo.

Hal tersebut terungkap dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia bertajuk "Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)", yang dirilis di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Hasil survei menunjukkan kondisi ekonomi nasional dinilai membaik. Sebanyak 35,5 persen responden menyatakan kondisi ekonomi sangat baik dan baik, 39,4 persen menjawab sedang, 21,4 persen menjawab buruk, dan 2,7 persen menjawab sangat buruk.

“Dibandingkan kondisi pada September 2025, ada tren peningkatan jawaban baik dan penurunan jawaban buruk,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida.

Tren serupa juga terlihat pada penilaian kondisi politik nasional. Sebanyak 34,2 persen responden menilai kondisi politik sangat baik dan baik, 38,2 persen menjawab sedang, 18,5 persen menjawab buruk, dan 1,9 persen menjawab sangat buruk.

Untuk kondisi keamanan, mayoritas responden memberikan penilaian positif. Sebanyak 57,2 persen responden menilai kondisi keamanan baik dan sangat baik, 28,5 persen menjawab sedang, 12,1 persen menjawab buruk, dan 1,4 persen menjawab sangat buruk.

Penilaian terhadap penegakan hukum juga relatif positif. Sebanyak 41,8 persen responden menilai sangat baik dan baik, 32,4 persen menjawab sedang, 21 persen menjawab buruk, dan 1,9 persen menjawab sangat buruk.

Sementara itu, kondisi pemberantasan korupsi juga dinilai cukup memuaskan. Sebanyak 48,8 persen responden menyatakan kondisi pemberantasan korupsi sangat baik dan baik, 25,7 persen menjawab sedang, 18,2 persen menjawab buruk, dan 3 persen menjawab sangat buruk.

Meski demikian, publik masih meminta pemerintah memberi perhatian lebih pada sejumlah isu mendesak, seperti pengendalian harga kebutuhan pokok (27,4 persen), pemberantasan korupsi (20,2 persen), penyediaan lapangan kerja (17,6 persen), serta pengurangan kemiskinan (10,9 persen).

Survei dilakukan secara tatap muka pada 15–21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.