Kementerian LH Gugat PT Agincourt Rp200 M Terkait Tambang Martabe

Bloomberg Technoz, Jakarta – Nasib izin usaha atau kontrak kayra (KK) tambang emas Martabe akan segera diputuskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, usai Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dokumen rekomendasi pencabutan izin ke Kementerian ESDM.

Di sisi lain, secara beriringan, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) juga menggugat secara perdata PT Agincourt Resources (PTAR) selaku pengelola tambang emas Martabe.

Kementerian LH menggugat perdata Agincourt senilai Rp200 miliar, sebab dituding melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Gugatan tersebut didaftarkan Kementerian LH ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (20/1/2026), dengan nomor perkara 62/Pdt.Sus-LH/2026/PN JKT.SEL.

“Penggugat Kementerian Lingkungan Hidup, tergugat PT Agincourt Resources,” sebagaimana tertulis dalam situs PN Jaksel, dikutip Jumat (20/2/2026).

Baca Juga

Satgas PKH Serahkan Dokumen Martabe, Selanjutnya Wewenang Bahlil

Kronologi Kemelut Tambang Emas Martabe: Banjir hingga Kisruh Izin

Bahlil Janji Hasil Audit Tambang Martabe Diumumkan Pekan Depan