Moralitas Palsu dalam Birokrasi: Sebuah Tinjauan Kritis

Dalam karya klasiknya, Discourse on Method, Rene Descartes (1596-1650) menyatakan bahwa memiliki daya nalar yang baik tidaklah cukup; yang lebih penting adalah bagaimana nalar tersebut digunakan. Pernyataan ini relevan ketika kita melihat kondisi birokrasi saat ini. Banyak pejabat pemerintah yang memiliki tingkat penalaran yang tinggi, tetapi pertanyaannya adalah, apakah nalar tersebut digunakan dengan baik? Faktanya, kasus korupsi terus terjadi, konflik agraria belum terselesaikan, dan penghisapan terhadap rakyat semakin menguat.

Kekejian dari realitas ini tampaknya telah berpadu dengan tindakan yang tampak moralitas. Dalam banyak kasus, pejabat pemerintah berusaha menunjukkan sikap moralistis untuk menutupi eksploitasi yang dilakukan terhadap rakyat. Mereka terkadang melakukan tindakan yang tampak murah hati, namun sebenarnya bertujuan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah-masalah mendasar yang mereka hadapi.

Contohnya, pada momen panen raya tahun ini, banyak pejabat terlihat merayakan keberhasilan panen di sawah, tetapi mereka gagal menyentuh substansi permasalahan yang dihadapi oleh petani. Dengan berpartisipasi dalam perayaan panen, seolah-olah pejabat tersebut berusaha mengalihkan perhatian petani dari isu-isu penting, seperti harga pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan merosotnya harga gabah. Akibatnya, petani terjebak dalam moralitas palsu dan melupakan persoalan-persoalan pokok yang mereka hadapi.

Dalam konteks ini, moralitas palsu muncul sebagai senjata ampuh bagi pemerintah. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjauhkan rakyat dari masalah mendasar yang mereka hadapi, menciptakan pandangan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik, dan mendisiplinkan masyarakat agar patuh pada kekuasaan. Jika konsep ini terus dijalankan tanpa mempertimbangkan fitrah kemanusiaan, maka pemerintah tidak lebih dari sekadar entitas yang hanya menghabiskan sumber daya tanpa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Sebagai penutup, penting bagi kita untuk merenungkan bagaimana moralitas seharusnya berfungsi dalam konteks pemerintahan. Alih-alih menggunakan moralitas sebagai alat untuk menutupi kekurangan, pemerintah seharusnya berfokus pada perbaikan kondisi rakyat dan penyelesaian masalah yang nyata.