Evaluasi Program Perlindungan Sosial di Era Jokowi: Target Kemiskinan Ekstrem Belum Tercapai

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kajian dari Nalar Institute menunjukkan bahwa program perlindungan sosial di era Presiden Joko Widodo masih menghadapi tantangan dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Peneliti Nalar Institute, Ani Nur Mujahidah Rasunnah, mengungkapkan bahwa meskipun anggaran untuk sektor perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos), telah dialokasikan dengan signifikan, target untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024 belum tercapai.

Dalam diskusi bertajuk Outlook Perlindungan Sosial 2024 yang diselenggarakan oleh Tempo pada 27 Januari 2024, Ani menyatakan, "Banyak anggaran untuk sektor perlindungan sosial seperti Bansos, namun yang kita harapkan tidak terjadi, misalnya target kemiskinan ekstrem yang tidak tercapai."

Nalar Institute mencatat terdapat 10 program bansos yang diluncurkan selama kepemimpinan Jokowi, antara lain:

• Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD)
• Program Sembako
• Program Keluarga Harapan
• Bantuan Subsidi Energi (BBM, Listrik, LPG 3 kg)
• Rehabilitasi Sosial Anak
• Bantuan Sosial Lansia
• Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas
• Bantuan Sosial Korban Bencana
• Bantuan Subsidi Upah
• Rumah Sejahtera Terpadu

Namun, Ani menilai bahwa program-program tersebut tidak sejalan dengan capaian perlindungan sosial di Indonesia. Data per Maret 2023 menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem masih berada di angka 1,12 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 9,36 persen. Ia juga menyoroti bahwa program bansos di tahun politik ini berpotensi menjadi alat politisasi, padahal dana bansos bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Ani menyerukan perlunya evaluasi terhadap program perlindungan sosial yang ada.

Sebaliknya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, program perlindungan sosial merupakan salah satu inisiatif paling berhasil selama kepemimpinan Jokowi. Ia mengungkapkan bahwa pada masa pandemi Covid-19, prediksi jumlah penduduk miskin akan melonjak, tetapi pemerintah mampu menekan angka kemiskinan hingga 9,5 persen.

Abraham menilai bahwa program perlindungan sosial, termasuk bansos, memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap program tersebut. Mengenai target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen yang ditetapkan Jokowi, ia menyebutnya sebagai target politik yang sulit dicapai. Meski demikian, Abraham mencatat bahwa angka kemiskinan ekstrem saat ini telah turun menjadi 1,1 persen dan berharap bisa terus berkurang di bawah 1 persen pada tahun ini.