Puan Maharani Tegaskan Empat Prinsip Politik Kader PDI-P Sebagai Partai Penyeimbang

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menegaskan kedudukan PDI-P sebagai partai penyeimbang dalam peta politik nasional.

Dalam peran tersebut, ia mengungkapkan empat sikap politik yang wajib diterapkan seluruh kader, yakni kritis, cerdas, solutif, dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Penegasan itu disampaikan Puan di hadapan ribuan kader PDI-P dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI-P di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).

Untuk menjalankan peran sebagai partai penyeimbang, Puan menekankan pentingnya sikap kritis yang didasarkan pada analisis tajam, berbasis data dan regulasi, fokus pada substansi, serta tidak menyerang secara personal.

“Kritis juga berarti kita berpikiran terbuka dan objektif. Kita juga harus tahu, apakah permasalahan saat ini juga disebabkan oleh kekuasaan yang kita miliki di masa lalu, sehingga kita harus bijaksana dalam menyampaikan kritik,” ujar Puan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (12/1/2025).

Menurut Puan, bersikap kritis bukan berarti selalu menolak kebijakan pemerintah.

PDI-P, kata dia, tetap mendukung kebijakan yang dinilai baik, sekaligus mengoreksi dan menyempurnakan kebijakan yang tidak tepat.

Kedua, Puan menekankan pentingnya sikap cerdas, yakni kemampuan memperjuangkan kepentingan secara efektif, rasional, dan bermartabat, bahkan dalam situasi politik yang tidak kondusif.

“Kecerdasan tidak ditunjukkan lewat reaksi emosional atau konfrontasi tanpa arah, melainkan melalui ketepatan membaca situasi, kecermatan memilih strategi, serta konsistensi dalam menjaga tujuan," kata Puan.

Dalam posisi sebagai partai penyeimbang, kecerdasan dimaknai sebagai kemampuan mengubah keterbatasan menjadi daya tawar, tekanan menjadi peluang, serta perbedaan menjadi kekuatan penyeimbang.

Untuk memperjelas, Puan mencontohkan situasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia menyebutkan, Fraksi PDI-P harus mampu menjaga posisi politiknya tetap diperhitungkan di tengah konfigurasi parlemen.

“Di DPR RI, satu fraksi PDI-P berhadapan dengan tujuh fraksi lainnya. Tanpa kehadiran fraksi PDI-P, setiap rapat dapat menjadi sah. Dalam kondisi seperti ini, kita harus cerdas menjaga posisi fraksi agar tetap diperhitungkan,” jelasnya.

Ketiga, Puan mengajak kader bersikap solutif. Ia menegaskan, kritik harus disertai dengan solusi yang konkret.

“Jangan mengkritik kalau tidak punya solusi. Solusi menjadi penting karena kita pernah menjadi partai pemerintah, sehingga kita telah memahami secara nyata kompleksitas pengambilan kebijakan dan tantangan pembangunan nasional,” tegas Puan.

Pengalaman tersebut, lanjut dia, menempatkan PDI-P tidak hanya berhak mengkritik, tetapi juga berkewajiban menawarkan alternatif kebijakan. Dengan demikian, pembangunan nasional tetap dapat berjalan demi kesejahteraan rakyat.

"Kenyataan bahwa PDI-P tidak berada dalam jajaran partai pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan arah pembangunan nasional yang keliru dan mengorbankan kesejahteraan rakyat demi kepentingan politik jangka pendek," kata Puan.

Ia menegaskan, perbedaan posisi politik tidak menghapus tanggung jawab moral dan kebangsaan terhadap masa depan bangsa.

Keempat, Puan menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan rakyat. Menurutnya, peran partai penyeimbang hanya bermakna jika seluruh kader berkomitmen berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Tanpa orientasi tersebut, peran penyeimbang akan kehilangan arah dan menjadikan partai sibuk mengurus kepentingannya sendiri, terjebak pada manuver internal yang terpisah dari kebutuhan masyarakat,” ucap Puan.

Ia mengingatkan agar kader PDI-P tetap fokus pada solusi ketika rakyat menghadapi permasalahan.

“Ini penting agar kita tidak terjebak pada ambisi dan emosi pribadi, melainkan bisa terus menjalankan posisi penyeimbang yang berdasarkan ideologi dan berorientasi pada solusi atas persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menyebutkan bahwa keberpihakan PDI-P kepada rakyat telah dibuktikan melalui aksi nyata, termasuk penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera.

“Di situ, kita langsung bergerak bukan hanya berteriak. Seperti yang Ibu Ketua Umum (Megawati Sukarnoputri) sampaikan bahwa membantu korban bencana adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan politik,” tutur Puan.