Papua Dorong Sagu Jadi Komoditas Ekspor Utama ke Pasar Global

JAYAPURA, Seputarpapua.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menjadikan pangan lokal sagu sebagai komoditas ekspor unggulan ke pasar global seperti Jepang, Australia dan Jerman.

Upaya itu untuk mendorong pengembangan komoditas sagu sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dari hulu hingga hilir.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua, Jimmy Thesia, mengatakan inisiatif tersebut berawal dari pertemuannya dengan salah satu pengusaha sagu yang memperkenalkan produk olahan sebagai salah satu produk unggulan Papua.

“Produk mereka pasarnya sudah ada, tetapi kita tidak bisa hanya melihat dari sisi pasar. Kita harus melihat dari hulu sampai ke hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses produksi, sampai ke bisnis proses dan inkubator bisnisnya,” kata Thesia usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri di Kota Jayapura, Papua, pada Kamis, 19 Februari 2026.

Menurut Thesia, selama ini kerja antar OPD masih berjalan parsial sehingga Pemprov Papua kini mendorong satu tematik besar yang membagi peran masing-masing OPD, mulai dari perkebunan, pertanian, perindustrian, perdagangan, hingga koperasi dan UKM.

“Target pasar sementara untuk produk sagu Papua adalah Jepang, Australia, dan Jerman. Tahun ini kita akan mulai action. Bahkan baru-baru ini kami menemukan gap produksi yang bisa sampai 13 ribu, sementara kebutuhan mitra hanya sekitar dua ton. Artinya peluangnya masih sangat besar,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua, Anton Yoas Imbenai, menekankan pentingnya ketersediaan stok agar pasar yang sudah dibuka tidak terputus.

“Kalau kita bicara pasar, apalagi pasar internasional, maka stok harus selalu tersedia. Teman-teman pertanian harus bisa meyakinkan bahwa bahan baku kita siap setiap saat,” kata Imbenai.

Ia juga mengingatkan adanya ancaman berkurangnya lahan sagu akibat alih fungsi lahan. “Dari dusun sagu berubah jadi bangunan. Kalau ini tidak kita pikirkan bersama masyarakat, lama-lama stok kita akan kurang,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Rusdianto Abu, menilai kolaborasi lintas OPD ini sebagai langkah positif. Ia meminta agar seluruh program di-mapping dengan baik agar penganggaran bisa dilakukan secara profesional dan proporsional.

“Kalau semua sudah di-mapping, kami dari BPKAD siap mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk mendukung kebutuhan OPD terkait,” tandasnya.