Berita Pilihan

Majelis Ahli Iran Sepakati Calon Pengganti Khamenei

Nalar Media - Liputan6.com, Teheran - Badan yang berwenang memilih pemimpin tertinggi Iran berikutnya dilaporkan telah mencapai konsensus mayoritas terkait sosok pengganti Ayatullah Ali Khamenei. Informasi ini disampaikan oleh anggota Majelis Ahli, Ayatullah Mohammad-Mahdi Mirbagheri, sebagaimana dikutip kantor berita Mehr pada Minggu (8/3/2026).

Mirbagheri mengatakan bahwa meskipun mayoritas anggota telah menyepakati keputusan penting terkait kepemimpinan negara, masih terdapat "beberapa hambatan" yang perlu diselesaikan dalam proses penetapan tersebut.

Proses pemilihan pemimpin baru dilakukan setelah Khamenei, yang memimpin Iran selama 37 tahun, tewas dalam serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel di Teheran pada 28 Februari. Serangan tersebut terjadi pada awal konflik yang kini telah melibatkan banyak negara di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, militer Israel mengeluarkan peringatan keras kepada siapa pun yang terlibat dalam proses pemilihan pengganti Khamenei. Dalam sebuah unggahan berbahasa Persia di platform X pada Minggu, militer Israel menyatakan akan memburu setiap anggota Majelis Ahli yang berusaha menunjuk pemimpin tertinggi baru.

"Kami memperingatkan semua pihak yang berniat berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan penerus bahwa kami tidak akan ragu untuk menargetkan Anda juga. Ini adalah sebuah peringatan!" tulis militer Israel dalam pernyataan tersebut.

Dalam video yang diunggah kantor berita Fars melalui Telegram, Mirbagheri mengatakan bahwa berbagai upaya besar telah dilakukan untuk menentukan kepemimpinan baru Iran. Ia menyebutkan bahwa sebuah "pendapat yang tegas dan bulat" telah dicapai oleh para anggota.

Dalam wawancara terpisah dengan Fars, anggota Majelis Ahli lainnya, Hojjatoleslam Jafari, menyatakan harapannya agar rakyat Iran merasa puas dengan hasil keputusan tersebut.

Ia juga mengakui bahwa penundaan dalam memilih pemimpin tertinggi ketiga Iran merupakan hal yang disayangkan dan tidak diinginkan oleh semua pihak.

"Penundaan dalam memilih pemimpin ketiga ini disayangkan dan tidak diinginkan bagi semua orang. Namun tidak ada alternatif lain, sehingga kita tidak seharusnya berprasangka buruk terhadap para perwakilan kita di masa sulit ini," kata Jafari.