Influencer Indonesia Kritik Wacana Sertifikasi, Sebut Kondisi Digital Belum Siap

JAKARTA, KOMPAS.com - Muncul wacana sertifikasi influencer di Indonesia usai pemerintah China menerapkan kebijakan itu di negaranya. Influencer 17+8 Tuntutan Rakyat menanggapi dengan sorotan perbedaan China dan Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini tengah mengkaji sertifikasi bagi influencer.

Namun, para kreator konten hingga pakar menilai kebijakan itu belum tepat diterapkan di Indonesia, mengingat infrastruktur digital yang belum merata, literasi pejabat masih rendah, serta ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

Konten kreator sekaligus aktivis 17+8 Tuntutan Rakyat, Salsa Erwina Hutagalung, menilai ide sertifikasi pada dasarnya bisa menjadi langkah positif jika diarahkan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Namun, ia menegaskan, kondisi Indonesia belum siap untuk kebijakan seperti itu.

“Dalam situasi ideal, sertifikasi bisa memastikan influencer paham etika publikasi dan tidak menyebar hoaks,” ujar Salsa saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/11/2025).

“Tapi kalau melihat kondisi kita sekarang, kebijakannya terasa belum tepat,” tambah dia.

Salsa mencontohkan China sebagai negara dengan sistem digital yang jauh lebih maju dan terintegrasi.

Menurutnya, rata-rata kecepatan internet tetap di China mencapai ratusan megabit per detik, didukung infrastruktur kuat dan kontrol ketat terhadap arus informasi.

“China adalah negara komunis dengan kontrol ketat terhadap informasi, sedangkan Indonesia menganut sistem demokrasi. Jadi konteksnya berbeda dan tidak bisa disamakan,” tegasnya.

Sebaliknya, di Indonesia, kecepatan internet seluler median pertengahan 2024 hanya sekitar 28 megabit per detik, menjadikannya salah satu yang paling lambat di Asia Tenggara, sementara biaya akses masih tinggi.

“Potensi digital di sektor pendidikan, ekonomi kreatif, sampai kerja influencer ikut tersendat,” ungkapnya.

“Belum lagi judi online merajalela, pejabat publik belum melek digital, dan kebocoran data pribadi terus terjadi. Dalam kondisi begini, bicara sertifikasi influencer itu tidak masuk akal secara prioritas,” kata Salsa.

Menurutnya, yang lebih mendesak adalah memperluas akses internet, memberantas judi online secara serius, meningkatkan literasi digital pejabat publik, memperkuat perlindungan data pribadi, dan menciptakan ruang aman untuk kebebasan berekspresi.

“Kalau fondasi itu sudah kuat, baru bicara sertifikasi. Bukan untuk membatasi, tapi untuk membangun kepercayaan publik di ruang digital yang benar-benar sehat,” tambahnya.