KBRN, Lebak: Bupati Kabupaten Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiqi Jayabaya, mengingatkan masyarakat agar tidak terbawa arus konsilasi politik nasional ke tingkat daerah. Menurutnya, dampak dari aksi yang tidak terkendali justru merugikan masyarakat sendiri.
“Jangan sampai konsilasi politik nasional terbawa ke daerah, masalahnya yang rugi itu bukan hanya pemerintah, yang paling dirugikan itu masyarakat,” kata Hasbi saat audiensi bersama Forkopimda, di Rangkasbitung, Senin (1/9/2025).
Ia mencontohkan, banyaknya fasilitas umum seperti gedung DPRD, Polsek, maupun Polres yang dibakar dalam aksi-aksi sebelumnya. Padahal, gedung-gedung tersebut merupakan tempat pelayanan masyarakat. “Kedepan gedung-gedung ini kan pasti akan dibangun kembali, anggaran jadi sia-sia hanya untuk sekadar aksi,” katanya.
Hasbi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Forkopimda yang terdiri dari Polres Lebak, Kodim 0603, Kejaksaan, serta DPRD telah melakukan koordinasi untuk mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi aksi hanya demi kepentingan pribadi. “Kita ingin negara kita menjadi negara yang kondusif dan dapat mewujudkan Indonesia emas, Banten yang maju adil merata, dan juga Lebak Ruhay,” ucap Bupati.
Lebih lanjut, Hasbi mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menahan diri. Ia menegaskan kebebasan menyatakan pendapat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, termasuk berunjuk rasa. Namun, menurutnya, hal tersebut harus dilakukan secara baik tanpa mengganggu ketertiban umum.
“Kebebasan menyatakan pendapat itu dilindungi undang-undang, berdemo juga boleh, tapi yang baik. Yang ditakutkan adalah suasana tidak kondusif karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Bupati berharap masyarakat Lebak tetap tenang dan menyalurkan aspirasi melalui mekanisme yang ada. “Saya juga punya kepedulian dalam membangun Kabupaten Lebak, tapi jangan samakan konsilasi politik nasional dengan konsilasi politik daerah,” kata Hasbi.